undang undang no 13 tahun 2003. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syariat: 1. undang undang no 13 tahun 2003

13 tahun 2003 jo. 000. 13 Tahun 2003. Undang-Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG. Melainkan di-update isinya oleh UUCK. Sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100. 11 tahun 2020. NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Part 1: Klik Disini (Pasal 1 – Pasal 38) Bab I Ketentuan Umum (Definisi-definisi ketenagakerjaan, tenaga kerja, mogok kerja dll) Bab II Landasan Asas dan Tujuan. Ketentuan jam kerja ini mengatur. Omnibus Law ketenagakerjaan sendiri merevisi ketentuan PKWT di UU No 13 Tahun 2003 melalui pengubahan, penghapusan, dan. Pembangunan ketenakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Undang-undang. peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan. BAB XVI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Pertama Ketentuan Pidana Pasal 183 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200. NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perubahan Atas UU No No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana TerorismeBunyi Pasal 86 - 87 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa: 1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang yang Mengatur Perhitungan Pesangon Pada dasarnya, UU yang mengatur tentang pesangon adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kep 224/Men/2003 mengatur kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja. 19 Oktober 2020 01:19 Diperbarui: 19 Oktober 2020 23:08 2280 2 0 +. UU mengenal beberapa jenis cuti berbayar, dari cuti tahunan hingga cuti penting. Tahun. Peraturan Jam Kerja dalam UU No 13 Tahun 2003. Cuti besar. 21/2020 dan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja. Untuk postingan di part 3 ini akan ada rangkuman undang-undang ketenagakerjaan dari bab XI yaitu tentang Hubungan Industrial hingga bab XII yaitu tentang Pemutusan Hubungan Kerja atau yang lebih familiar sebagai PHK. " Lex Crimen, vol. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Oleh : Dede Agus Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. suami/istri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia: 2 hari. Isi dari UU No 13 tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk membuat panduan mengenai pengelolaan tenaga kerja di setiap perusahaan. 13 tahun 2003 (UUK 13/2003) masih belum di revisi melalui Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan dan masih berlaku sebagai dasar peraturan imbalan kerja di Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Perusahaan. Pada bab XII pasal 152 UU ketenagakerjaan disebutkan bahwa permohonan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan cara melakukan permohonan tertulis yang disertai dengan alasan dan. UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dan sudah dijelaskan dalam Undang-undang Omnibus Law itu sendiri," kata Masmur. 13 year 2003 explanatory notes act of the republic of indonesia number 13 year 2003 concerning manpower explanatory notes on the act of the republic of indonesia number 13 of the year 2003 concerning manpower affairs with the grace of god the almighty, the president of the republic of indonesia, considering: a. Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terdapat banyak perubahan berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang No. An [individual] work agreement (perjanjian kerja) shall be defined as an agreement made between aUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (“UU 4/1997”) merupakan realisasi lebih lanjut dari Pasal 5 UU Ketenagakerjaan khusus untuk penyandang disabilitas. Nama : Ir. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. - Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); dan - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas. Implementasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang ditetapkan pada bulan Februari 2021, sebagai Peraturan Pelaksanaan. Lembaga Pekerja. 2, 2017. 4 tahun 1993 dan No. Yang berarti, pasal pasal UU 13/2003 yang tidak dihapus / diubah / diatur aturan baru oleh UUCK masih tetap berlaku. Penyerahan sebagian pekerjaan itu dilakukan melalui 2 mekanisme yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Selama bertahun-tahun, UU No 13 Tahun 2003 telah menjadi landasan hukum bagi ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia. Bentuk. Meski para pihak adalah orang asing, hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut adalah Hukum Ketenaga kerja an Indonesia, oleh karena itu PKWT. Peraturan Uap tahun 1930 (Stoom Verordening) 5. UU Ketenagakerjaan No. Undang-undang No. D. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 - Free download as PDF File (. 13/2003 tentang peraturan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. KETENTUAN PENUTUP. UU Ketenagakerjaan Baru (Updated) Dulu bernama RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan) menjadi Undang-Undang (26/02). Kategori : Undang-Undang, Nasional. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa n’, Lex Privatum, 7. Jika diidentifikasi tujuan dari UU No. 500. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (2). 25/1997 tentang Ketenagakerjaan. Ketimpangan antara hak dan kewajiban karyawan ini seharusnya tidak menjadi masalah, karena Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah mengaturnya dengan selaras. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 14. Penerbit : Biro Hukum. 13 Tahun 2003). 13. Kegiatan Ekonomi di Indonesia yang Berhubungan dengan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan A. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Ketentuan waktu lembur terbaru di Perpu adalah maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. jabatan atau jenis pekerjaan. 13 Tahun 2003, PP No. Menurut UU No. Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang. Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan. termuat di dalam peraturan perundang-undangan yakni antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan yang terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial yang lainnya. EDUKASI - Setiap pekerja atau buruh di Indonesia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi perusahaan termasuk pekerja atau buruh perempuan. Yang berarti, pasal pasal UU 13/2003 yang tidak dihapus / diubah / diatur aturan baru oleh UUCK masih tetap berlaku. com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menilai, Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja justru akan semakin. Meskipun di dalam Undang-Undang No. (2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. Di dalam pasal 191 UU No. 150/2000 tentang. 3. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Depok: Huta Media, 2016), hal. Upah (Pasal 27 UU No. Bab XII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 154A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . 13 Tahun 2003 Merupakan undang-undang yang mengatur hak karyawan atas jaminan social yang harus didapatkan selama bekerja. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. H. 2. Kep 224/Men/2003 mengatur kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. 2003. Hubungan Kerja. Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. Selama bertahun-tahun, UU No 13 Tahun 2003 telah menjadi landasan hukum bagi ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia. Penyebabnya adalah. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dinyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, perjanjian kerja bersama adalah kesepakatan hasil dari perundingan antara pekerja/serikat buruh yang telah tercatat dalam instansi ketenagakerjaan dengan pengusaha. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja tersebut, demikianUndang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 39, 2003 TENAGA KERJA. So, sesuai jawaban diawal, keduanya UU 13/2003 dan UU CK ini berlaku dengan catatan : UU 13/2003 yang berlaku hanya yang pasal pasalnya tidak dihapus / diubah / diatur aturan baru oleh UU CK. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih. Tujuan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Mengkhitankan anak: 2 hari. 3702,. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 166] dan UU No. (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut: masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Selama ini outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan diartikan sebagai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Dimana, Pasal 77 ayat 1, UU No. 13 Tahun 2003. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Pemrintah Daerah. PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I. 00. Undang Undang Magang. Berikut detail aturannya: Beli koleksi Uu Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 online lengkap edisi & harga terbaru September 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah sebagian ketentuan UU No. Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). (Undang-Undang No. Pengujian UU No. Pasal 62. Pasal 80 UU Cipta Kerja menyebut dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan. Banyak bagian yang disoroti publik dalam omnibus law UU Cipta Kerja ini, salah satunya menyoal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh. 13 Tahun 2003 Bunyi Pasal 106 lembaga Kerja Sama Bipartit, Undang Undang Ketenagakerjaan No. 11 Tahun 2020 ttg Cipta Kerja: Pasal 88 : Pasal 88D: Ayat (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Itu dia aturan pesangon PHK yang harus dipenuhi perusahaan sesuai dengan Undang-Undang. Dari keseluruhan pasal, berikut beberapa ulasan mengenai Poin-poin. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1, Februari – Juli 2020 ISSN 2620-3448 52 Ni Putu Decy Arwini PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PADA SISTEM UPAH DI INDONESIA Ni Putu Decy Arwini 1Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mahendradatta Bali Jl. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan. No 67 dari 84 Putusan MK Nomor 56/PUU-X/2012. Peraturan mengenai jam kerja karyawan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan. Pembaharuan ini dapat diadakan setelah lebih dari 30 hari sejak berakhirnya PKWT . 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 76 ayat (4) 3 Editus Adisu & Libertus Jehani, Hak-hak Pekerja Perempuan, cetakan kedua, VisiMedia, Jakarta, 2007, hlm. Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Aturan Jam Kerja Menurut Undang-undang No. 2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam peraturan ini, terdapat beberapa ketentuan yang mencakup jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, upah, pesangon, PHK, cuti, dan hal-hal lain. Undang-undang yang mengatur terkait cuti karyawan adalah Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14, Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pemrintah Daerah. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima Pengertian Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. Undang-undang Republik Indonesia No. Contoh: saya kutip Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan. 13 Tahun 2003. 14. Pengertian Kegiatan Ekonomi Kegiatan ekonomi ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu, atau dapat juga dikatakan sebagai kegiatan untuk mencapai. 000. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-undang No. Isi Perpu Cipta Kerja. Himpunan Peraturan Perundangan Keselamatan dan KesehatanT KE fPengertian Ketenagakerjaan Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan Yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Penulis telah membuat link-link ringkasan / rangkuman Undang-Undang No 13 Tahun 2003 agar mempermudah pencarian sesuai yang dibutuhkan. 2. 13 Tahun 2003, PP Pengupahan No. Melalui buku ini diharapkan dapat diatasi perbedaan pemahaman akan isi Undang. 000. Peraturan Pemerintah. Meskipun pembentukan dan pengundangan UU No 13 Tahun 2003 dilatar belakangi pemikiran adanya sejumlah peraturan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, namun keberadaan ketentuan UU No 13 Tahun 2003 masih belum mampu sepenuhnya. Harap disimak baik-baik ya. huruf c Undang-Undang No. Sanksi Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur. Undang-undang No. UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dengan jelas mengatur bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Beli koleksi Undang Undang No 13 Tahun 2003 online lengkap edisi & harga terbaru September 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. That national development is executed in the framework of building Indonesian people totally and the Indonesian communities as whole to realize a prosperous, just, wealthy, even society. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 4279). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. V. No 73Tahun 1997); 14. K/DIR/2013 Tentang Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero). Ditetapkan: 25 Maret 2003. c. Membaptis anak: 2 hari. Berdasarkan ketentuan undang-undang, batas usia minimal tenaga kerja di indonesia adalah 18 tahun. Isi UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 bisa diunduh melalui link ini. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. 13 Tahun 2003 setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3, namun kewajiban ditetapkan dalam PP No. 13. Dalam UU ini diatur mengenai: landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; pelatihan kerja; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; perlindungan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2003. Dalam aturan perburuhan, alasan yang mendasari PHK dapat ditemukan dalam pasal 154A ayat (1) UU No. (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya. 01 A gustus- Berikut analisis mengenai Undang-Undang No. M. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 25 Maret 2009. HIR ( Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatblad Tahun 1941 No. Dengan dasar ini maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memiliki peran penting mengenai larangan mempekerjakan anak. T KE fPengertian Ketenagakerjaan Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan Yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. ( TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO.